Pages

SEJARAH KANTOR KEMENAG KOTA BINJAI


Berdasarkan penuturan orang-orang tua sebagai saksi hidup pelaku sejarah yang mengetahui asal-usul mula timbulnya kota Binjai yang didukung oleh bukti-bukti sejarah yang autentik yang selanjutnya merupakan kota tempat berkembangnya Kantor Kementerian Agama. Kota Binjai dahulunya adalah sebuah kampung kecil yang terletak di tepi sungai Bingai di sebelah Baratnya dan sungai Mencirim di sebelah Timurnya. Pada masa silam lokasi tempat ini adalah tempat dua kerajaan Melayu, yaitu Kesultanan Deli dan Kerajaan Langkat.
Upacara adat dalam rangka pembukaan kampung tersebut diadakan di bawah sebatang pohon Binjai (sebangsa pohon Embacang) yang tiangnya besar dan   rindang, tumbuh kokoh di pinggir sungai Bingai yang bermuara ke sungai Wampu yang dahulunya cukup besar dan dapat dilayari sampan-sampan besar yang berkayuh. Di sekitar pohon Binjai inilah kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan berkembang menjadi Bandar atau Pelabuhan yang ramai didatangi tongkang-tongkang yang datang dari Stabat, Tanjung Pura dan juga dari Semenanjung Malaka. Nama pohon Binjai itulah yang akhirnya melekat menjadi kota Binjai.

Pada tahun 1823, Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk pergi ke Pesisir Sumatera Utara dan dari catatannya disebutkan sebuah kampung bernama Ba Bingai (menurut buku : Mission to the East Coast of Sumatera - Edinburgh 1826), sebenarnya sejak tahun 1822 Binjai telah dijadikan Bandar/Pelabuhan dimana hasil pertanian Lada yang diekspor adalah berasal dari perkebunan Lada di sekitar Ketapangai (Pungai) sekarang disebut Kelurahan Kebun Lada/Damai.
Perkembangan zaman terus berjalan, pada tahun 1917 oleh pemerintah Belanda dikeluarkan ”instelling ordonantie” No. 12 dimana Binjai dijadikan ”Gemente” dengan luas 267 Ha. Dan pada tahun 1942 - 1945 Binjai di bawah Pemerintahan Jepang dengan Kepala Pemerintahan Kagujawa yang sebutannya Gurserbu dan pada tahun 1944/1945 pemerintahan kota dipimpin oleh Ketua Dewan Eksekutif J. Runanbi dengan anggota Dr. RM. Djulham, Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh.
Berita tentang Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 disambut baik oleh masyarakat kota Binjai dengan penuh gembira dan rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Binjai yang umumnya adalah masyarakat Melayu yang bersifat religius, namun setelah Indonesia Merdeka masyarakat kota Binjai merasakan tetap tertindas di bidang Keagamaan, karena seringnya diperlakukan dengan tidak berprikemanusiaan oleh Belanda, maka untuk memenuhi tuntutan agama yang dianut masyarakat menghendaki dibentuknya jawatan tersendiri yang mengurusi masalah agama.
Selanjutnya pada saat revolusi Kepala Pemerintahan Binjai adalah RM. Ibnoe. Dan pada tanggal 29 Oktober 1945 T. Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional yang turut mendukung diadakannya Konferensi Masyumi bertempat di Mandailing Tapanuli Selatan pada tahun 1946 yang memutuskan untuk mendesak Pemerintahan (Keresidenan) membentuk Jawatan Agama yang akan mengelola masalah-masalah agama pada tingkat Keresidenan, Kewedanaan dan Kecamatan yang selama ini masalah-masalah tersebut diurusi oleh Kuria-kuria dan dibantu oleh Khadi-khadi. Dalam konferensi tersebut telah disepakati secara bulat untuk membentuk Jawatan Agama yang bernama ”Dewan Agama”. Dan pada waktu itu mereka belum mengetahui berita tentang berdirinya Kementerian Agama di pusat.

Pada tahun 1946 Sumatera dibagi menjadi 3 Provinsi yaitu :
1.   Sumatera Tengah dengan Kepala Jawatan Agama bernama Nazaruddin Thoha.
2.   Sumatera Utara, Tengku Moch. Daud Beureuh sebagai Kepala Jawatan Agama.
3.   Sumatera Selatan, diangkat sebagai Kepala Jawatan Agamanya adalah K. Azhari.
Ketiga Jawatan Keagamaan tersebut diketuai oleh seorang Koordinator bernama      H. Muchtar Yahya yang ditunjuk/diangkat oleh Gubernur Sumatera yang mewakili Presiden untuk mengurus Pemerintahan di wilayahnya. Koordinator tersebut berkedudukan di Bukit Tinggi.
Sesudah kantor-kantor Jawatan Agama Provinsi Sumatera ada hubungan dengan Kementerian Agama RI yang berkedudukan di Yogyakarta, H. Muchtar Yahya dipindahkan ke Pusat dan diangkat sebagai Kepala Urusan Keagamaan wilayah Sumatera.
Selanjutnya pada tahun 1953 Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari : Daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli dengan Kepala Jawatan Keagamaan Tengku Abdul Wahab Silimeum berkedudukan di kota Raja (sekarang Banda Aceh), sedangkan koordinator untuk Keresidenan Sumatera Utara dipimpin oleh H. M. Bustami Ibrahim. Dan pada waktu itu yang memimpin Kewedanaan Binjai H. M. Husni bertempat di Jalan Sudirman Binjai yang berdampingan dengan Kantor Pengadilan Agama Binjai. Saat itu Binjai berstatus sebagai kota Administrative Kabupaten Langkat dan sebagai Walikota adalah H. OK. Salamuddin dipenghujung jabatan beliau (1950 s.d 1953).
Pada tahun 1953 s.d. 1956 kota Binjai sebagai kota Administrative  Kabupaten Langkat dipimpin oleh Walikota T. Ubaidullah, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1956 Kota Binjai menjadi Otonom Kotapraja dengan Walikota Pertama S. S. Paruhuman memimpin Binjai dari tahun 1956 s.d. 1960. Namun untuk Jawatan Agama masih bersatu dengan Kabupaten Langkat.
Dalam perkembangan Kementerian Agama kota Binjai yang pada waktu itu untuk tingkat Kewedanaan (Tk. II) masih bersatu dengan Kabupaten Langkat baru pada tahun 1974 berpisah antara kota Binjai dengan Kabupaten Langkat. Pada waktu itu Jawatan Keagamaan dipimpin oleh H. Lisanuddin Abdullah Putra Tuan Syeh Tanjung Pura. Pada saat peralihan diangkat sebagai Pelaksana Jawatan Keagamaan Binjai Marzuki Ali oleh Kakanwil Agama Provinsi Sumatera Utara yang pada waktu itu dipimpin oleh Drs. H. Abdul Gani dan kemudian Marzuki Ali diangkat menjadi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Langkat dan di kota Binjai diangkat menjadi Kepala Kantor Departemen Agamanya adalah H. Kamil Karim yang Kantor Departemen Agamanya adalah Jln. Teluk Betung. Sebutan Departemen Agama ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 53 Tahun 1971 tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi serta Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
Kementerian Agama dan jajarannya terus berbenah diri di berbagai bidang termasuk dalam bidang strukturnya., Pada tahun 2002 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor : 373, Kantor Departemen Agama Kota Binjai ditetapkan sebagai Tipologi II B dengan struktur yang terdiri dari :
1.   Subbag Tata Usaha.
2.   Seksi Urusan Agama Islam (URAIS).
3.   Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah.
4.   Seksi Mapenda.
5.   Seksi Pondok Pesantren dan PENAMAS.
6.   Penyelenggara Zakat/Wakaf.
Dan pada tanggal 26 Januarti tahun 2010 Departemen Agama berubah nama sebutannya menjadi Kementerian Agama yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010.
Sejak Kota Binjai berdiri yang pernah menjabat sebagai Kepala (dengan beberapa kali mengalami perubahan struktur) Kementerian Agama adalah :
1.      H. M. Husni
2.      Lisanuddin Abdullah
3.      H. Kamil Karim
4.      Bahtiar Hasan
5.      H. Buchari Bono
6.      Drs. H. Saridin Siregar                   (Oktober 1987 s.d. Mei 1990)
7.      Drs. H. Sarakal Ahmadi Siregar     (Mei 1990 s.d. Januari 1994)
8.      Drs. H. Lindung Hidayat Siregar    (Januari 1994 s.d. 1997)
9.      Drs. H. Azhar Anwar                     (Januari 1997 s.d. Mei 1999)
10.  Drs. H. Hanafiah Amin                  (Mei 1999 s.d. Maret 2005)
11.  Drs. H. Jaharuddin, S.PdI. MA      (Maret 2005 s.d. September 2009)
12.  Drs. H. M. Yamin, MA                  (September 2009 s.d. sekarang)
Dan yang pernah menjabat sebagai Walikota Binjai adalah :
1.      RM. Ibnoe                                     (1947 s.d. 1950)
2.      H. OK. Salamuddin                       (1950 s.d. 1953)
3.      T. Ubaidullah                                 (1953 s.d. 1956)
4.      S. S. Paruhuman                            (1956 s.d. 1960)
5.      Abdullah Raini                              (1960 s.d. 1966)
6.      Azhari Pulungan                            (1966 s.d. 1968)
7.      Letkol Amanan                              (1968 s.d. 1973)
8.      Mulai Sebayang                             (1973 s.d. 1978)
9.      Drs. H. A. Soepomo, SH                (1978 s.d. 1984)
10.  Drs. Syarifuddin                            (1984 s.d. 1989)
11.  Drs. RJ. Hadi Siswoyo Al Haj        (1989 s.d. 1994)
12.  H. Abadi Barus                              (1994 s.d. 1999)
13.  H. M. Ali Umri, SH. MKn              (1999 s.d. 2010)
14.  H. M. Idaham, SH. MSi                 (2010 s.d. sekarang)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar